PENGATURAN SIARAN TELEVISI

 Oleh : Mazdalifah,PhD

            Dewasa ini televisi telah menjadi media wajib,  kehadirannya harus ada di setiap keluarga. Ia sepetti anggota keluarga, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalani kegiatan hari demi hari. Sebagai primadona media, televisi memberikan imbas media yang luar biasa besar bagi kehidupan masyarakat. Bahkan kehadirannya yang masif, dengan bau kapitalistiknya yang kental, langsung dan tidak langsung berpengaruh pada perilaku dan pola pikir masyarakat Indonesia. Apalagi dalam deretan informasi, media ini memiliki daya penetrasi jauh lebih besar daripada media lainnya.

Penetrasi media televisi mencapai 90,7%, radio 39 %, surat kabar 29,8%, majalah, 22,4%, internet 8,8% dan orang menonton bioskop 15 % ( Media Index- Nielsen Media Research dalam Wirodono, 2005).  Data ini menunjukkan bahwa televisi lebih dominan daripada media lainnya, terutama dalam hal menjangkau masyarakat. Kekhawatiran terhadap dominasi televisi  semata-mata bukan hanya materi siarannya banyak yang kurang mendidik, tetapi karena rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Faktor ini yang mengakibatkan lebih banyak waktu terbuang di depan televisi, daripada membaca buku/surat kabar. Bukan satu hal yang aneh melihat orang asik berbincang daripada duduk membaca buku atau surat kabar.

Selain faktor di atas ada hal lain yang lebih serius berkenaan dengan media televisi di Indonesia, yakni televisi lebih banyak diserap oleh masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat pada kelompok ini adalah masyarakat yang cenderung tidak kritis atau terbatas akses bandingannya.( Wirodono, 2005 )  Akibat buruk dari kondisi ini adalah munculnya sikap untuk menerima apa saja yang disajikan televisi, cenderung tanpa filter ( penyaring ) dan menganggap bahwa apa yang tersaji benar adanya. Inilah kenyataan yang memprihatinkan dan perlu segera mendapat penanganan.

Siaran televisi di Indonesia dalam menyiarkan berbagai acaranya terikat dengan kode etik. Seperti halnya dengan surat kabar yang memikiki kode etik dalam penulisan berita, televisipun memiliki kode etik dalam penyiarannya. Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) adalah lembaga independen yang mendapat tugas untu memantau isi siaran di televisi maupun radio. Pengaturan dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak buruk yang mungkin timbul.

Masyarakat menginginkan televisi mengurangi tayangan tidak mendidik, seperti yang diutarakan oleh Gubernur Sumatera Utara yang menuntut adanya pengaturan siaran televisi. Gubernur Sumatera Utara Drs. Rudolph M Pardede menghimbau agar televisi tidak menonjolkan tayangan-tayangan sadis dan siaran-siaran kurang mendidik. Menurutnya siaran tersebut kurang baik ditonton oleh anak-anak dan pelajar karena bisa mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak. ( Waspada, 8 Juni 2007 ) .

Permintaan senada juga diminta oleh seorang warga Jakarta. Berikut petikan surat pembaca, yang telah diringkas tanpa mengurangi makna sebenarnya : Saya menonton TV bersama keluarga. Karena siaran berita terpotong iklan, maka saluran Tv saya pindahkan ke stasiun televisi lain. Alangkah terkejutnya kami melihat adegan tayangan tidak mendidik, adegan berciuman antara dua insan berlainan jenis yang sangat vulgar dan seronok. Saya merasa sedih melihat kejadian itu dan juga sangat mengkhawatirkan , bagaimana jadinya bila tayangan seperti itu ditonton oleh anak kecil yang masih polos dan tidak mengerti apa-apa. Saya  berharap lembaga yang berwenang menindak tegas stasiun televisi yang menayangkan tayangan tidak mendidik  ( Kompas, 8 Juni 2007 )

Menurut Feintuck ( 1998 : 51 ), dewasa ini regulasi ( pengaturan ) penyiaran mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi.  Regulasi struktur ( structural regulation ) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku ( behavioral regulation ) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi ( content regulation ) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan. ( Mufid, 2005 )

Pihak pemerintah adalah lembaga yang paling berwenang untuk mengatur isi siaran yang boleh dan tidak u ntuk disiarkan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang nomor 32 tahun 2002. Namun pada kenyatannya UU ini belum berlaku efektif, karena menimbulkan penolakan di kalangan pengelola televisi swasta. Semangat kapitalistik dari televisi swasta dianggap bertentangan dengan semangat yang termaksub dalam UU. Pihak televisi swasta menganggap pemerintah berniat mengatur dan mengebiri . padahal sebenarnya UU ini cukup bersemangat demokrasi dan egaliter.

Berdasarkan ketentuan dari undang-undang ini, maka dibentuk sebuah lembaga independen yang bertugas mengatur siaran media. Lembaga ini bernama Komisi Penyiaran Indonesia, yang memiliki perwakilan di adaerah tingkat satu bernama KPID ( komisi penyiaran daerah )  Tugas utama KPI adalah mengatur dan mengawasi penyiaran media ( televisi dan radio ) . Sistem pengusulan anggota KPI berdasarkan usulan dari masyarakat  dan melalui Fit and propper test.

Mufid, 2005 lebih lanjut menjelaskan bahwa komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 1 September 2004 mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran ( P3) dan stándar Program Penyiaran ( SPS ). Dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa lembaga penyiaran dilarang menyiarkan secara langsung adegan penjarahan, serta tindakan-tindakan merusak oleh massa yang dapat menimbulkan kepanikan atau mendorong masyarakat di daerah lain meniru perilaku tersebut. ( pasal 24 )

Surat keputusan membatasi pula tayangan yang tidak layak ditonton anak-anak. Pasal 32 dikatakan bahwa program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar pada jam tayang dimana anak-anak pada umumnya diperkirakan menonton televisi ( dari pukul 15.00 – pukul 22.00 )

KPI mengatur juga tayangan yang kian populer dewasa ini yakni seputar seks dan klenik. Pasal 44 mengatakan bahwa “ Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikatagorikan sensual, menonjolkan seks, membangkitkan hasrat seksual, atau memberikan kesan hubungan seks. Selanjutnya pada pasal 46 menyatakan : Program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun dan tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.Sedangkan tayangan klenik disebutkan pada pasal 57 ayat 1, yang berbunyi : Program faktual bertemakan dunia gaib, paranormal, klenik, praktik spiritual, magis, mistik, kontak dengan roh, hanya dapat disiarkan pukul 22.00 – 03.00 wib.

Pengaturan siaran televisi pada kenyataannya belum mendapat tanggapan positif dari pengelola siaran televisi swasta. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tayangan mengandung unsur kekerasan, seks, kemewahan maupun mistik. Kasus paling gres dan sensasional adalah tewasnya Cliff  Muntu praja ( siswa ) dari sekolah IPDN.. Selama beberapa minggu seluruh televisi menayangkan dengan gencar peristiwa tersebut, lengkap dengan gambar penyiksaan dan ditayangkan secara berulang-ulang. Meskipun tayangan tersebut menampilkan secara fakta bahwa ada kekerasan dalam bentuk penyiksaan di kampus IPDN, namun masyarakat merasa berkeberatan karena adegan tersebut ditayangkan secara berulang-ulang dan terus menerus di berbagai saluran. Masyarakat khawatir tayangan yang menunjukkan kekerasan secara berulang-ulang, justru akan mengakibatkan kerentanan dan menganggap cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah adalah hal yang sah-sah saja. Televisi seolah-olah menjadi ajang belajar tentang kekerasan.

Pengaturan siaran televisi  menyangkut pula masalah tayangan iklan yang dianggap mengabaikan etika. Sebagai contoh , iklan yang bertujuan untuk membuat payudara kelihatan lebih berisi, mendapat kritikan masyarakat. Iklan tersebut dianggap tidak pantas untuk ditayangkan, karena menampilkan bagian sensitif dari seorang perempuan dan sangat tabu untuk dipertontonkan. Masyarakat heran mengapa tayangan semacam ini bisa lolos sensor

Sebenarnya masih banyak lagi contoh tayangan televisi yang perlu dikritisi dan masih tayang hingga kini. Mayarakat tidak dapat mengharapkan lembaga yang ada ternyata belum mampu secara maksimal untuk melakukan pengaturan terhadap siaran televisi. Pengalaman negara lain ( Inggris, Amerika, Perancis dan Australia )  dalam  melakukan pengaturan siaran televisi patut dicontoh. Mereka mendirikan lembaga pengawasan/pemantau yang dikenal sebagai Media Watch. Peran lembaga ini seperti anjing penjaga (watch dog) yang siap melindungi majikannya jika terjadi sesuatu yang membahayakan.

Lembaga Media Watch belum begitu dikenal di Indonesia., menurut catatan ada dua lembaga cukup populer yang memperhatikan isi siaran televisi. Lembaga pertama adalah lembaga MARKA  singkatan dari Media Ramah Keluarga, berkedudukan di Jakarta , di dalamnya terlibat ahli komunikasi yang juga anggota KPI Ade Armando dan Nina Armando. Lembaga kedua adalah lembaga KIDIA yang didirikan oleh Yayasan Buah Hati Kita, berkedudukan di Jakarta.  Kedua lembaga mengkritisi acara  di televisi yang diduga dapat membahayakan keluarga terutama anak-anak.  Kedua lembaga ini aktif memberikan inforrmasi mengenai acara yang layak dan tidak layak untuk di tonton. Biasanya lembaga ini mengeluarkan panduan mata acara yang layak dan tidak layak, dan berdasarkan panduan tersebut masyarakat dapat memilih tayangan yang aman buat anggota keluarga.

Pada masa akan datang diharapkan lebih banyak Media Watch yang muncul, sehingga dengan demikian siaran televisi kita menjadi semakin sehat. Televisi Indonesia menjadi media yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakatnya. Pada bagian-bagian selanjutnya buku ini akan menguraikan lebih dalam lagi mengenai hubungan televisi dengan anak-anak. Mengapa hal ini penting untuk dibahas lebih lanjut?  Alasannya karena anak-anak merupakan generasi penerus keluarga dan bangsa, yang diharapkan memiliki sifat-sifat unggul sehingga dapat meneruskan tongkat estafet ini dengan baik. Alasan lain  yang amat penting dikarenakan anak merupakan penggemar fanatik televisi, yang belum memiliki daya nalar tinggi. Kondisi ini mengakibatkan mereka berpotensi untuk terpengaruh dibandingkan remaja atau orang dewasa lainnya.

*Tulisan ini dibuat pada tahun 2009, untuk keperluan penerbitan buku media literasi keluarga