Tags

, , , , , , , , , , , , ,

 (Catatan Tentang Penggunaan Metode Ilmiah dalam Polling)

Oleh : Dra. Mazdalifah MSi

PENDAHULUAN

Polling merupakan satu cara untuk mengukur pendapat masyarakat melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud disini adalah penarikan sampel yang sesuai dengan metode penelitian ilmu sosial. Penggunaan metode ilmiah lebih tepat mengukur pendapat masyarakat (Eriyanto, 1999).

Fenomena maraknya pelaksanaan polling di Indonesia dimulai sejak tahun 1998. Saat dimana sistem politik Negara kita mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari era yang serba tertutup berganti dengan era keterbukaan. Khususnya di bidang politik, pada masa itu masyarakat mengalami masa keemasan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan secara bebas, tanpa takut mendapat ancaman hukuman ataupun intimidasi lainnya.

Hal ini pula yang mendorong setiap media maupun lembaga yang berkepentingan, melakukan polling untuk mengukur sejauh mana pendapat masyarakat tentang satu masalah ataupun issue. Biasanya yang menjadi issue adalah hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun pertahanan keamanan.

Pengamatan yang lebih dalam menunjukkan bahwa pelaksanaan polling yang seharusnya menggunakan metode ilmiah, ternyata banyak yang tidak menerapkan prinsip ini. Sehingga dengan demikian patut mendapat pertanyaan, apakah polling tersebut hasilnya dapat dipertanggung jawabkan? Atau apakah hasil polling tersebut benar-benar mencerminkan gambaran masyarakat yang diteliti?. Sejumlah pertanyaan tersebut menjadi amat penting, mengingat hasil sebuah polling seringkali direpresentasikan sebagai keinginan masyarakat yang sebenarnya. Dan sering dijadikan landasan atau justifikasi untuk memutuskan sebuah kebijakan.

Keraguan atas hasil polling tersebut menjadi pemakluman mengingat banyak penyelenggara polling tidak menerapkan prinsip probabilitas (dimana semua individu yang terlibat dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel) dalam penarikan sampelnya. Sebenarnya apa saja yang menjadi kelemahan pelaksanaan polling dewasa ini dan seperti apakah pelaksanaan polling yang sesuai dengan metode ilmiah tersebut? Agar memperoleh gambaran yang utuh dan benar, pada uraian berikut akan penulis jelaskan satu-persatu.

KELEMAHAN POLLING DEWASA INI

Jika kita amati, fenomena polling dewasa ini banyak sekali media atau lembaga menyelenggarakan polling dan mempublikasikan hasilnya secara luas. Namun, jika kita amati lebih mendalam, ada beberapa kelemahan yang penulis catat, beberapa diantaranya adalah :

1. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik nonprobabilitas, dimana pada teknik penarikan sampel ini semua individu dalam populasi tidak mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel (responden). Dalam pelaksanaan polling yang sering dilakukan selama ini, kita sebagai pembaca tidak pernah mendapat informasi melalui teknik apa sampel (responden) polling tersebut diambil. Kalaupun ada informasi, biasanya yang banyak dipergunakan adalah teknik accidental, quota, dan purposive. Polling yang memenuhi standar ilmiah harus menggunakan teknik penarikan probabilitas, dimana semua individu mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel (responden). Teknik acak sederhana, sitematis, stratifikasi, dank luster termasuk dalam kategori ini. Mengapa harus menggunakan teknik probabilitas?, jawabannya adalah karena hasil polling akan digeneralisasi untuk menggambarkan pendapat populasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, individu yang berhak menjadi responden adalah individu yang benar-benar dapat mewakili populasinya. Melalui teknik penarikan sampel probabilitas hal tersebut dapat dicapai.

2. Perumusan pertanyaan (kuesioner) yang belum tepat. Banyak penyelenggara polling yang kurang memperhatikan masalah ini. Dimana pertanyaan yang mereka susun belum memenuhi persyaratan pertanyaan yang baik dan benar. Pertanyaan yang disusun cenderung bias, mengarahkan dan berat sebelah. Contohnya, “apakah anda setuju dengan kenaikan harga bahan bakar minyak?”, pertanyaan ini mengarahkan orang untuk menjawab kepada setuju. Rumusan pertanyaan yang benar adalah “ apakah anda setuju atau tidak setuju terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak?”. Ada juga pertanyaan yang disusun memiliki makna ganda, yaitu pertanyaan yang dapat ditafsirkan berbeda oleh setiap individu. Contohnya, “ apakah anda mengikuti pemilu tahun lalu? Yang menjadi masalah dalam pertanyaaan ini adalah pemilu lalu, manakah yang dimaksud dengan pemilu lalu. Hal ini bisa ditafsirkan secara berbeda, ada yang beranggapan pemilu yang baru tahun lalu 2004, atau ada juga yang menafsirkan pemilu tahun 1998 lalu. Alangkah lebih baik jika rumusan pertanyaannya menjadi “apakah anda mengikuti pemilu tahun 2004 lalu? Di samping itu banyak juga rumusan pertanyaan yang menggunakan kalimat yang kurang dipahami oleh masyarakat umum. Contohnya, “apakah anda setuju atau tidak setuju dengan rancangan UUPA yang baru?”, tidak semua orang mengetahui apa kepanjangan dari UUPA tersebut. Padahal yang dimaksud adalah Undang-Undang Pokok Agraria

3. Prosedur wawancara kurang tepat. Prosedur wawancara yang dimaksud adalah bagaimana penyelenggara polling menggunakan metode tertentu (tatap muka, telepon dan surat) untuk memperoleh jawaban dari respondennya. Metode yang paling baik adalah dengan menanyakan langsung kuesioner kepada respondennya. Namun yang terjadi adalah banyak penyelenggara polling mengambil jalan pintas dengan menggunakan media telepon agar lebih praktis dan hemat biaya. Cara ini tentu saja bisa berlaku jika topik polling yang diangkat menyangkut hal-hal tertentu, misalnya ingin menanyakan kepada masyarakat tentang kenaikan tarif telepon. Pada topik seperti ini penggunaan daftar nama di buku telepon dan menanyakannya lewat telepon dapat dibenarkan. Hanya saja, jika topik polling berkaitan upah kerja buruh, maka kurang tepat jika kita menggunakan telepon dan daftar telepon. Karena orang-orang yang terdaftar dalam buku telepon bukanlah responden yang tepat untuk polling tersebut. Disamping masalah media yang kurang tepat, masalah yang cukup penting ialah berkaitan dengan keahlian bertanya dari tenaga lapangan yang diberi tugas untuk menyebarkan kuesioner di masyarakat. Banyak penyelenggara yang mengabaikan keterampilan tenaga lapangnya, artinya mereka tidak membekali dengan pengetahuan bagaimana caranya menggali informasi dengan baik, agar responden dengan sukarela mau memberikan pendapatnya dalam polling. Biasanya tenaga lapangan diberi kepercayaan untuk berekspresi, dan inilah yang terkadang menjadi masalah, dimana responden mau menjawab tetapi dengan jawaban yang seadanya atau ogah-ogahan, bukan jawaban yang jujur.

PENUTUP

Akhirnya kita mendapat kesimpulan bahwa untuk menyelenggarakan sebuah polling yang benar-benar ilmiah, dibutuhkan kerja yang berat. Artinya jika kita sebagai penyelenggara benar-benar menginginkan jawaban yang diberikan oleh responden adalah jawaban yang jujur, tentu saja banyak hal yang harus mendapat perhatian.

Pertama adalah dengan menggunakan teknik penarikan sampel probabilitas, kedua, merumuskan pertanyaan yang baik dan benar tanpa bermakna ganda, mudah dipahami, tidak tendensius atau berat sebelah. Ketiga, berkaitan dengan prosedur wawancara dalam mengambil data di lapangan, sebaiknya data diambil melalui wawancara langsung. Dimana tenaga lapang terlebih dahulu mendapat bekal tentang teknik menggali informasi yang baik oleh penyelenggara.

Bukan satu hal yang jika dari kalangan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara tercinta ini kelak akan muncul ahli dalam menyelenggarakan polling yang ilmiah. Tujuan ini akan dicapai dengan satu syarat mau belajar dan mempraktekkannya dengan benar. Di masa yang akan datang kita berharap penyelenggaraan polling baik di media maupun di masyarakat luas, akan memenuhi persyaratan ilmiah sebagai polling yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

*Penulis adalah Ketua Laboratorium Departemen Lab. Ilmu Komunikasi FISIP USU. Staff Pengajar Mata Kuliah Pendapat Umum

* Tulisan ini dimuat dalam Tabloid SUARA USU, edisi ke 54, Oktober 2006