oleh : Dra. Mazdalifah, MSi

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhadapan dengan berbagai macam issue (masalah), issue tersebut berkisar pada masalah sosial, ekonomi , politik maupun budaya. Jika issue yang muncul amat dekat  dan menyangkut dengan kehidupan masyarakat, maka akan timbul berbagai pendapat baik bersifat mendukung, ataupun menolak.  Sebagai contoh : issue mengenai kenaikan harga BBM, akan memicu pendapat masyarakat baik menolak maupun mendukung keputusan naiknya BBM tersebut.  Kajian yang menganalisis pendapat masyarakat terhadap issue atau masalah dalam ilmu komunikasi dinamakan Public Opinion, kekuatan yang dimilikinya, kaitannya dengan bidang Politik, Pengukuran Publik Opinion dan sebagainya.

Leo Bogart menandaskan bahwa Public Opinion timbul karena adanya perbedaan penilaian terhadap satu masalah, dan bahwa masalah yang kontroversial itu adalah yang tidak dapat mencapai satu konsensus (Sastroputro, 1987). Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Leo Bogart diatas, dapat disimpulkan yang menjadi pusat perhatian Public Opinion adalah issue-issue yang kontroversial, yaitu issue-issue yang dapat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Hal penting lainnya adalah Public Opinion timbul dari adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Syarat ini mutlak diperlukan dalam mengkaji Public Opinion, sebab tanpa adanya kebebasan mengeluarkan pendapat tidak akan pernah timbul tanggapan/respon/pendapat dari masyarakat mengenai satu masalah atau issue.  Kebebasan akan menjamin masyarakat untuk mengeluarkan segala “uneg-uneg” menyangkut satu masalah (issue).

KEKUATAN PUBLIC OPINION

Tidak dapat dibantah bahwasanya berkat Public Opinion satu issue (satu masalah) akan mendapat penyelesaian, hal ini membuktikan bahwasanya Public Opinion tersebut memiliki kekuatan tersembunyi yang patut diperhitungkan. Salah satu kekuatan tersebut adalah Public Opinion dapat menjadi satu “Hujuman Sosial” atau “Social Judgement”. Hukuman Sosial  yang timbul dari masyarakat dapat berupa rasa malu, dikucilkan atau rasa rendah diri. Selain itu Public Opinion dapat “menghancurkan atau mempertahankan” satu lembaga atau individu. Sebagai contoh kita tidak pernah lupa pada kasus pembobolan Bank Bapindo 1,3 trilyun oleh Edi Tanzil. Pada saat itu beberapa pejabat Bapindo mengalami Hukuman Sosial dari masyarakat yaitu berupa rasa malu, rendah diri, dan dikucilkan. Kasus yang meghebohkan ini mendapat tanggapan masyarakat luas, mereka membicarakannya disetiap kesempatan, mereka secara sadar membentuk kelompok-kelompok kecil membahas kasus tersebut. Dalam hal ini Media Massa terutama televisi dan surat kabar sangat berperan dalam hal menyiarkan/memberitakan dan menyebarluaskannya di tengah masyarakat. Akibat pemberitaan yang terus menerus pekabat dan keluarga nya merasa malu, rendah diri dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

MAKNA POLITIK

Berbicara mengenai kehidupan politik satu negara mau tak mau harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik itu sebenarnya.

Sejak awal hingga perkembangan nya terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengnai politik. Pertama politik ialah usah-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Ketiga politik sebagai kekuatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik  sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum. Kelima politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Ramlan Surbakti, 1992).

Rumusan politik yang lebih komprehensif adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangku tentang kebaikan bersama yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Dari defenisi ini mengandung tujuh istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, yakni interkasi, pemerintahan, masyarakat, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, yang mengikat, kebaikan bersama, dan wilayah tertentu.

Interaksi merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.  Pemerintah adalah semua lembaga yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara, termasuk didalamnya lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Apa saja yang dilakukan lembaga pemerintah dikategorikan sebagai politik seperti undang-undang yang dibuat dan diterapkan lembaga eksekutif dan putusan yang ditetapkan lembaga yudikatif.

Sementara itu masyarakat yakni seluruh individu di kelompok yang berinteraksi dengan pemerintah. Tidak hanya kelompok yang atau organisasi masyarakat, tetapi juga individu anggota masyarakat. Contoh : kegiatan memilih wakil rakyat atau pimpina politik dipemerintahan, upaya mempengaruhi pejabat pemerintahan dengan kontak pribadi, mengirim surat dan sebagainya.

Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik merupakan proses memilihb dari berbagai alternatif yaitu berupa program-program pemilihan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang mengikat (otoritatif). Tentang kebaikan bersama ialah keputusan tentang tujuan masyarakat yang diangap paling baik oleh seluruh anggota masyarakat. Terakhir yang dimaksud dengan wilayah tertentu adalah unit-unit politik seperti bangsa-bangsa, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA

Untuk membicarakan kehidupan politik Indonesia, terlebih dahulu akan dibatasi dalam pengertian mana politik yang dimaksud. Dalam konteks ini politik yang dimaksud adalah interaksi, yaitu hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan pemerintah dan masyarakat amat ditentukan sekali oleh sistem politik yang dianut oleh negara.

Dalam sistem politik berlandaskan Pancasila, masyarakat memiliki pengaruh terhadap pemerintah. Artinya apa yang menjadi aspirasi masyarakat terhadap satu masalah akan ditampung oleh pihak pemerintah. Sebab Pancasila sendiri menghargai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, yang tertuang dalam UUS 1945 Pasal 28.

Bentuk kebebasan yang diatur adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Penjaminan diberikan kepada individu atau masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Hanya saja kebebasan tersebut menuntut tanggung jawab moral dan etika yang terikat dengan kepentingan Nasional.  Hal ini berarti jika aspirasi bertentangan engan kepentingan Nasional, pemerintah berhak turun tangan, agar kepentingan Nasional tidak terganggu. Namun bila tidak bertentangan pemerintah akan membuka lebar aspirasi masyarakat.

KEKUATAN “PUBLIC OPINION” DALAM KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA

Dari perjalanan politik Indonesia, utamanya dalam mengamati interaksi hubunagn antara pemerintah dan masyarakat Public Opinion memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Adanya Public Opinion di tengah masyarakat membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sebab seperti disinggung pada awal tulisan, Public Opinion lahir berlandaskan pada kebenaran. Bentuk pengucilan, rasa malu, rasa rendah diri, penguatan lembaga, penghancuran lembaga, dan sebagainya merupakan wujud dari kontrol sosial yang berlandaskan pada kebenaran tadi.

Beberapa kasus interaksi hubungan antara pemerintah dan masyarakat di Indonesia akan dipaparkan, untuk memperjelas bahwa Public Opinion mampu menumbangkan PKI hingga dibubarkan oleh pemerintah. Tumbangnya PKI berkat dukungan dari Public Opinion masyarakat luas, dimana pada waktu itu KAPPI, KAMI, dan KASI gencar melakukan protes, pendapat dan unjuk rasa menuntut agar PKI dibubarkan.

Kasus II, pada masa Orde Baru yaitu pada saat akan diberlakukannya UU Lalu Lintas tahun 1992, pihak pemerintah menginginkan UU tersebut diberlakukan, sementara itu pihak masyarakat menolak permberlakuan UU tersebut. Penolakan masyarakat tersebut dikarenakan UU Lalu Lintas dianggap membebani mereka. Pada saat itu muncul kontravesi ditengah masyarakat, pembicaraan terjadi dimana-mana. Bukan saja masyarakat biasa yang melontarkan pendapatnya, tetapi para pakar turut pula memberikan aspirasi. Public Opinion telah terbentuk, masyarakat menginginkan agar UU tersebut dicabut atau diundur untuk sementara sampai kondisi masyarakat Indonesia siap melaksanakannya, akhirnya pemerintah menunda pemberlakuan UU tersebut. Dan ini membuktuikan bahwa sekali lagi Public Opinion memberikan kekuatan bagi kehidupan politik Indonesia, khususnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

(dipublikasikan pada SUARA USU Edisi April 1997)