Oleh : Dra. Mazdalifah MSi

                Public opinion mengandung banyak makna dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena secara etimologis kata public memiliki banyak makna, seperti : umum, terbuka atau masyarakat. Banyaknya makna ini tentu saja akan memberikan makna yang berbeda terhadap penggunaan kata public tersebut. Namun dalam tulisan ini penulis sepakat untuk memberikan makna kata public sebagai umum.

Public opinion atau yang lebih dikenal dengan pendapat umum merupakan bentuk atau wujud dari ekspresi pendapat masyarakat tentang satu hal. Leonard W Doob dalam Public Opinion and Propaganda (Hennessy, 1989) menyatakan bahwa public opinion mengacu pada sikap rakyat (masyarakat) terhadap suatu isu. Pendapat ini menunjukkan kepada kita bahwa rakyat (masyarakat) dapat mengekspresikan pendapatnya tentang issu apa saja yang berkembang. Biasanya pendapat tersebut terdiri dari dua kubu, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung alias menolak.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pendapat masyarakat ternyata harus diekspresikan, sehingga bisa diketahui apakah masyarakat menyetujui atau menolak suatu issu tersebut. Dalam kajian Ilmu Komunikasi mengekspesikan pendapat merupakan bagian dari proses komunikasi. Ada orang yang bertindak sebagai penyampai pesan (komunikator), penerima pesan (komunikan), pesan yang ingin disampaikan, melalui media apa pesan tersebut disampaikan, dan apa saja efek yang muncul, bisa jadi berupa perubahan pendapat, sikap dan maupun perubahan perilaku.

Masalah yang patut mendapat perhatian adalah factor apa saja yang mendukung terciptanya public opinion yang favourable, dan merupakan ekspresi murni dari pendapat masyarakat? Bagaimana caranya pemerintah mengetahui public opinion tersebut? Pertanyaan terakhir adalah apa kegunaan pemerintah mengetahui public opinion dari masyarakatnya?

Faktor Pendukung Public Opinion

                Banyak factor yang mendukung terciptanya public opinion yang favourable. Satu hal yang amat penting adalah system politik yang dianut suatu Negara. Masing-masing Negara memiliki satu system politik, yang dipercayai dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya, Negara RRC memilih untuk menerapkan system komunis dalam menjalankan roda negaranya. Ciri khas system ini adalah tidak mempercayai adanya tuhan, tidak mempercayai pemikiran orang lain, tidak mengakui pernyataan Hak Asasi Manusia, dan menentang hukum dan ketertiban internasional ( Sunarno AP, 1990).

System ini menunjukkan adanya pengaturan yang ketat terhadap aspirasi politik diluar ideology komunis. Tentu saja pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap pembentukan public opinion. Artinya, system ini tidak mengakomodir bagi berkembangya public opinion yang favourable. Ciri khas system komunis tersebut diatas, khusunya item dua dan tiga, secara jelas telah bertentangan dengan prinsip dasar public opinion. Ketika masyarakat mengalami kesulitan untuk mengekspresikan pendapatnya, maka public opinion tidak akan tercipta.

Negara Amerika Serikat dan beberapa Negara di Eropa memilih untuk menerapkan system liberalism dalam menjalankan kehidupan Negara. System ini memiliki pokok pikiran sebagai berikut, percaya terhadap tuhan, percaya terhadap persamaan dasar semua manusia, memperlakukan pemikiran orang lain secara semua, perintah dilakukan dengan persetujuan yang diperintah, dan mementingkan individu ( Sumarno AP, 1980). Pokok pikiran ini memeberi arti bahwa system liberal sangat menghargai buah pikiran  dan pendapat orang lain. Dengan demikian public opinion dapat berkembang dengan bebas selagi pendapat tersebut memberikan dampak yang positif terhadap tatanan kehidupan pemerintahan.

Berdasarkan kedua tipe diatas, maka jelaslah bagi kita system liberalism merupakan system yang memungkinkan public opinion tumbuh dan berkembang dengan baik. Prinsip dasarnya yang amat menjunjung tinggi dan menghargai pendapat individu merupakan prinsip yang amat mendasar bagi tumbuh dan berkembangnya public opinion.

Dengan kata lain ada suasana demokrasi yang kental dalam aktivitas kehidupan bernegara. Pada tahap selanjutnya, public opinion dalam system ini akan mampu memicu demosntrasi dan aksi turun ke jalan, apabila masyarakat menemukan ketidakpuasan dalam menyelesaikan masalah. Namun jika kita menginginkan sebuah bentuk public opinion yang bertanggung jawab, hak individu yang sedemikian besarnya ini harus benar-benar dipergunakan untuk kemashlahatan hidup orang banyak, bukan digunakan untuk kepentingan segelintir pihak saja.

Cara Pemerintah Mengetahui Public Opinion

                Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah di satu Negara untuk mengetahui public opinion, dari cara yang sederhana sampai kepada cara yang cukup sulit namun ilmiah. Cara sederhana adalah dengan melakukan turun langsung ke masyarakat, mengunjungi tempat-tempat, di mana masyarakat/rakyat selalu berkumpul dan berdiskusi membahas berbagai hal. Tempat seperti warung kopi, kedai, kantin bahkan sampai dengan kafe-kafe adalah sarana yang cukup efektif dan jujur untuk mengetahui bagaimana sebenarnya masyarakat menanggapai suatu persoalan. Hanya saja metode ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup panjang, sumber daya yang banyak, dan mungkin sumber dana cukup besar untuk melaksanakannya.

Cara yang cukup efektif dan tidak memakan waktu lama adalah dengan mencari informasi melalui media. Biasanya media tertentu, seperti surat kabar, majalah dan televisi selalu menyediakan ruang dimana pembaca maupun penontonnya dapat mengeluarkan pendapatnya. Surat kabar memiliki kolom tajuk rencana ataupun kolon editorial, di samping kolom surat pembaca yang cukup representative untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi masalah di masyarakat. Televisi sering menampilkan acara diskusi interaktif, talk snow, atau apalah namanya, yang kesemuanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berani mengungkapkan pendapatnya.

Cara yang cukuk canggih adalah dengan menyelenggarakan polling atau jajak pendapat mengenai satu hal. Cara ini belakangan cukup popular, untuk menjaring aneka pendapat dari berbagai kelas masyarakat tentang satu persoalan. Hanya saja cara ini memiliki kendala yang cukup serius, yakni ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mendesain polling masih sangat kurang. Tidak banyak orang yang paham, mengerti dan menyelenggarakan polling secara ilmiah.

Kalaupun saat ini banyak lembaga yang menyelenggarakan polling, harus diwaspadai apakah hasilnya benar-benar akurat? Mendesain polling ilmiah terkait dengan beberapa aspek penarikan sampel yang tepat, penyusunan kuesioner yang tidak bias ataupun tendensius, dan metode wawancara yang tepat. Jika salah dalam menerapkan salah satu aspek tersebut, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa polling tersebut benar-benar akurat secara ilmiah dan representasi dari pendapat masyarakat.

Mengapa Public Opinion Penting bagi Pemerintah?

Pertanyaan yang cukup mendasar diatas perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, mengingat pemeritah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memerlukan dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan bagi pemerintah akan mendapatkan sambutan, jika pemerintah mau memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Cara pemerintah untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakatnya yakni dengan konsisten memantau pendapat umun (public opinion) dalam berbagai soalan. Seperti yang tertera pada judul tulisan ini, bahwa public opinion merupakan wujud eksperesi dari pendapat masyarakat. Jika pemerintah mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat, mudah-mudahan dukungan positif akan mengalir. Pembangunan akan lancer dan Negara kita bisa bangkit menyamai Negara tetangga. Pembangunan yang lancer akan menuju kepada kehidupan yang lebih baik.

(Penulis adalah Ketua Laboratorium Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara-Medan)

(Dimuat pada Harian Global, Hari Rabu 27 Juni 2007)