Oleh : Dra. Mazdalifah MSi

Menyaksikan tayangan televisi akhir-akhir ini sungguh membuat hati kita miris. Hampir sepanjang waktu kita harus melihat kekerasan demi kekerasan berseliweran di layar kaca. Belum pupus ingatan kita terhadap peristiwa penembakan di Universitas Virginia Tech, yang mengambil korban 31 orang tewas. Muncul lagi peristiwa baru yang sayangnya menimpa kota Medan tercinta, hampir di semua saluran televisi peristiwa penyerangan di Kampus UISU menjadi headline. Tentu saja perasaan sedih, duka, geram bercampur baur, melihat kampus yang selama ini sejuk, tenteram dan damai sekarang menjadi porak-poranda.

Berjuta penonton menyaksikan maraknya kekerasan di televisi, yang makin meningkat akhir-akhir ini. Peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan, perkelahian dan pemukulan antar mahasiswa, perusakan yang berakhir dengan pembakaran, dan lain sebagainya adalah menu yang selalu hadir lewat berbagai acara di televise. Tayangan tersebut hadir lewat acara berita, sinetron, tayangan film baik buatan dalam dan luar negeri. Apakah sebaliknya, kita harap tenang-tenang saja, karena segala bentuk kekerasan tersebut tidak menimpa diri dan keluarga kita.

Sepatutnya kita merasa khawatir, jika kita mengamati fenomena meningkatnya kekerasan dalam menyelesaikan masalah akhir-akhir ini. Adakah kita berpikir dan sadar bahwa masyarakat telah belajar kekerasan melalui televisi? Bagi sebagian orang tentu saja menganggap pendapat ini terlalu berlebihan. Namun bagi yang lain bahwa potensi televisi sebagai pengajar dalam hal kekerasan adalah mungkin, bahkan sangat mungkin sekali.

Alasan pertama bahwa masyarakat telah belajar kekerasan dari televisi adalah kenyataannya masyarakat Indonesia termasuk kategori Views Society (Baksin, 2006). Yang artinya suatu keadaan dimana kegiatan menonton lebih ditonjolkan dibandingkan kegiatan lainnya, misalnya membaca. Hal ini semakin dikuatkan dengan jumlah kepemilikan televise di indoensia yang dikumpulkan oleh Pendidikan Jurnalisme TV, UI pada tahun 2004, yaitu 30 juta buah televisi ( Wirodono 2005). Bayangkan saja jika tiap televise memiliki penonton sedikitnya tiga orang, maka bisa dipastikan hampir 90 juta penduduk Indonesia mengonsumsi siaran televisi. Satu jumlah yang cukup besar, yang jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk di satu Negara Eropa, jumlah tersebut meliputi jumlah penduduk di 5 negara.

Alasan kedua, bahwa dari hasil pengkajian televise menunjukkan tingkat penetrasi televisi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan media lain. Data dari Media Index-Nielsen Media Research tahun 2004, menunjukkan bahwa televisi memiliki penetrasi 90,7%, radio 39%, surat kabar 29%, majalah 22,4%, internet 8,8%, dan menonton bioskop 15% (Wirodono, 2005). Hal ini berarti bahwa media televise memberikan imbas yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Kehadirannya yang massif langsung maupun tak langsung akan berpengaruh pada perilaku dan pola pikir masyarakat.

Alasan ketiga, media massa secara pasti akan memengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak penontonnya, bahkan budaya, social dan politik dipengaruhi oleh media (Ardianto dan Ardinaya, 2007). Berdasarkan pendapat ini kita bisa menyatakan jika masyarakat menjadi keras, dan akhirnya menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan pula akibat pengaruh dari media (dalam hal ini televisi). Pengamatan penulis menunjukkan bahwa hampir secara terus menerus televisi menanyangkan acara dengan muatan kekerasan. Sehingga masyarakat memperoleh suatu pembelajaran yang pasti bahwa untuk menyelesaikan masalah, jalan yang harus mereka tempuh adalah melalui kekerasan.

Secara ilmiah masih banyak lagi alasan yang menguatkan bahwa televisi dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan kahalayak penontonnya. Lantas apa yang harus dilakukan guna mengatasi hal ini? Berdiam diri dan berpangku tangan adalah perbuatan yang tidak bijaksana. Kita harus bertindak untuk mengatasi masalah ini. Bebrapa strategi menangani dampak kekerasan di televisi akan penulis uraikan, dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Televisi adalah media penyiaran, dimana dalam melakukan operasionalisasi kerjanya terkait dengan berbagai pihak. Media penyiaran televisi yang baik perlu kita wujudkan. Hal ini menuntut adanya goodwill dari berbagai pihak. Pertama adalah pemerintah, selaku pemimpin dan penyelanggara Negara. Pemerintah melalui KPI (komisi penyiaran Indonesia) bertindak sebagai polisi yang mengatur dan mengawasi materi siaran televise. Jika KPI melihat ada hal yang perlu diperbaiki, maka KPI berhak untuk memberikan teguran kepada pihak pengelola televisi agar memperbaiki materi siarannya. Hal ini pernah terjadi di salah satu stasiun televisi yang menayangkan smackdown, tayangan ini telah mengambil korban jiwa anak, sehingga atas desakan masyarakat dan KPI, tayangan ini dihentikan. Fungsi pemerintah sebagai pengawas dan pengatur dalam penyiaran televisi, masih perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak materi acara televisi yang perlu mendapat perhatian diantaranya muatan mistik, pornografi, kemewahan yang berlebihan, yang tidak mendidik masyarakat dan masih mendominasi hingga kini.

Pihak penyelenggara televisi adalah pihak kedua yang turut berperan dalam membangun siaran televisi yang mendidik. Penyelenggara televisi, (pemilik, pekerja, pihak production house, actor dan aktris) harus memiliki kesadaran yang penuh dan berkomitmen untuk menyelenggarakan siaran yang bermutu dan mendidik. Masalahnya, komitmen ini belum terwujud, karena televisi yang masih berorientasi pada bisnis (keuntungan). Dengan asas ini pihak penyelenggara televisi lebih mementingkan tayangan yang digemari dan punya rating tinggi, walaupun pada kenyataannya tayangan tersebut miskin dengan nilai-nilai yang mendidik.

Pihak masyarakat adalah pihak ketiga dan yang turut berperan. Menurut pandangan penulis, pihak inilah yang paling mungkin untuk meniadakan kekerasan dalam tayangan televisi. Masyarakat harus bertindak kritis dalam menonton. Dengan kata lain masyarakat perlu mendapat informasi mengenai dampak positif dan negative dari televisi. Jika mereka memiliki pengetahuan ini, diharapkan masyarakat dapat bersikap bijak dalam menghadapi televisi. Contoh sederhana adalah dengan melakukan “diet televisi”. Artinya masyarakat diminta untuk membatasi waktu menonton, dengan cara memilah-milah mana tayangan yang perlu dan tidak perlu ditonton. Dari sepuluh tayangan infotainment, kita akan memilih dua saja, karena semua acara infotainment menyajikan menu yang sama. Kita tidak perlu menyaksikan sepuluh acara tersebut cukup dua saja sebagai perwakilan.

Selama ini masyarakat mungkin menganggap bahwa kehadiran media televisi adalah baik. Mereka kurang memahami bahwa televisi hadir dengan seperangkat nilai yang ditawarkannya. Apabila kita tidak kritis dan menyadarinya, secara perlahan seperangkat nilai tersebut akan mempengaruhi pikiran dan tindakannya. Oleh sebab itu masyarakat harus cerdas dalam menghadapi televisi. Dan mari kita singkirkan kekerasan dalam menjalani kehidupan.

Penulis adalah Ketua Laboratorium Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara-Medan.

(Dimuat pada Harian Global Hari Rabu, 30 Mei 2007)