Oleh : Dra. Mazdalifah MSi

PENDAHULUAN

Public Relations atau Humas merupakan hal yang amat penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Humas menjadi penting karena berfungsi sebagai mata dan telinganya organisasi. Artinya, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Humas harus mampu mengamati apa yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, serta haruus mampu mendengar/menyerap semua informasi yang berada di dalam dan di luar organisasi. Apabila Humas dapat berperan menjadi mata dan telinga informasi, maka tujuan organisasi dengan optimis dapat dicapai.

Salah satu upaya untuk menyerap informasi dari luar organisasi adalah dengan mendengarkan apa yang menjadi pendapat umum. Mengapa seorang petugas Humas perlu mengetahui tentang pendapat umum? Jawabannya amat sederhana karena pendapat umum yang diwujudkan dalam bentuk pendapat, seperti setuju atau tidak setuju terhadap satu permasalahan. Dengan mengetahui pendapat umum seorang petugas Humas dapat merumuskan kebijakan dan keputusan yang tepat bagi instansinya. Kebijakan dan keputusan yang tepat akan member keuntungan bagi instansi, sehingga dapat berkembang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

MEMAHAMI PENDAPAT UMUM

Apa sebenarnya pendapat umum itu? Secara sederhana pendapat umum adalah apa yang dipikirkan sebagai pandangan dan perasan yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu mengenai issue yang menari perhatian masyarakat (Eriyanto, 1999). Tetapi menurut Leonard W. Doob, apa yang dipikirkan oleh masyarakat barulah disebut dan baru menjadi pendapat umum kalau ia telah diekspresikan dan diungkapkan.

Dewasa ini setiap organisasi, terlebih lagi organisasi pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin mengetahui apa yang menjadi pendapat umum di masyarakatnya. Hal ini dikarenakan organisasi pemerintah bertujuan untuk memberikan public service (pelayanan masyarakat). Sukses tidaknya organisasi pemerintah diuku melalui kemampuan mereka memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Jika organisasi mampu mengetahui pendapat masyarakatnya, maka organisasi akan mengetahui apa saja yag menjadi keinginan dari masyarakat, dengan demikian selanjutnya tentu akan mampu memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai. Selanjutnya hal ini akan berdampak pula secara positif, dimana masyarakat akan memberikan dukungan penuh pada setiap program pembangunan yang dicanangkan.

Bagaimana caranya Humas dapat  mengetahui pendapat umum tersebut? Seseorang petugas Humas atau Public Relations Officer (PRO) dapat mengetahui pendapat umum secara langsung lewat pengamatannya melalui diskusi yang berkembang di masyarakat, di warung-warung, melalui media massa (televisi, surat kabar, majalah, radio, internet, dll). Namun cara yang paling akurat untuk mengetahui pendapat umum adalah dengan melakukan jajak pendapat atau polling.

Jajak pendapat (Polling) menjadi satu trend terkini untuk mengukur secara akurat pendapat umum yang berkembang di satu masyarakat. Hanya sayangnya, pelaksanaan jajak pendapat ini jika diteliti lebih jauh, masih memiliki kekurangan dalam hal metodologi secara ilmiah. Banyak lembaga, organisasi yang melaksanakan jajak pendapat, tetapi hasilnya masih mewakili jumlah masyarakat yang begitu besar. Penguasaan dalam bidang statistic yang baik mutlak diperlukan, apabila satu organisasi/lembaga berniat melakukan sebuah jajak pendapat.

Pertanyaan mendasar adalah perlukah humas melakukan jajak pendpat untuk mengetahui pendapat masyarakat? Jawabanya adalah Ya! Masalah penguasaan statistic yang lemah, dapat diakali dengan menggunakan tenaga konsultan dari para akademisi yang menguasai bidang statistic. Hasil jajak pendapat yang dilakukan melalui prosedur ilmiah yang sudah teruji keabsahannya, akan dapat digunakan sebagai data awal dalam memulai sebuah kegiatan.

KEKUATAN PENDAPAT UMUM

Seorang praktisi Humas harus mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh pendapat umum. Artinya dengan mengetahui kekuatan pendapat umum ini, seorang petugas Humas akan dapat memanfaatkanya didalam organisasi untuk mencapai kesuksesan. Santoso Sabtropoetro menyatakan kekuatan pendapat umum sebagai berikut :

  1. Pendapat umum dapat menjadi hukuman social (social judgement) bagi seseorang ataupun lembaga. Maksudnya dengan adanya pendapat umum, dapat menimbulkan rasa malu, rasa dijauhi, frustasi dan putus asa bagi seseorang maupun lembaga. Sebagai contoh kasus korupsi di KPU menjadi pemberitaan di media massa, dan menjadi perbincangan luas di masyarakat, sehingga dimana-mana orang selalu membahasnya di setiap kesempatan. Akibat masalah ini telah menjadi pendapat umum, ada anggota KPU yang telah mengembalikan dana taktis yang ia terima. Mengapa hal ini dilakukannya? Karena sat ini pendapat umum telah memiliki kekuatan dengan menimbulkan rasa malu dan tertekan pada diri anggota KPU.
  2. Pendapat umum dapat mempertahankan eksistensi satu lembaga atau dapat juga menghancurkan satu lembaga. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM mendapat reaksi yang amat luas dikalangan masyarakat. Pendapat umum yang terbentuk adalah sebagian besar masyarakat menolak. Tetapi pemerintah mengabaikan pendapat umum ini, sehingga timbul demonstrasi dimana-mana. Dalam hal ini pemerintah mengalami kerugian karena eksistensinya di mata masyarakat menjadi menurun. Masyarakat merasa apatis, dan bisa saja untuk program pembangunan selanjutnya akan sulit untuk memperoleh dukungan mereka.
  3. Pendapat umum dapat memperbaiki atau menolak stu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh satu lembaga atau instansi. Seringkali dalam menyusun sebuah kebijakan, pemerintah melupakan masyarakatnya. Pemerintah selalu beranggapan bahwa kebijakan tesebut berguna dan harus dijalankan oleh rakyatnya. Namun seringkali kebijakan tersebut mengalami penolakan. Sebagai contoh, saat pemerintah akan membrlakukan Undang-Undang Lalu Lintas tahun 90an, dengan mewajibkan pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor. Kebijakan ini mendapat reaksi keras, umumnya mereka menolak karena merasa helm tidak penting dan hanya menghabiskan yang saja. Reaksi keras tersebut telah berhasil menunda pemberlakuan Undang-Undang Lalu Lintas tersebut.

PENUTUP

Petugas Humas dalam lembaga pemerintahan, perlu mengetahui pendapat umum. Pengetahuan mengenai apa yang menjadi keinginan masyarakat (pendapat umum), dapat dijadikan landasan dalam membuat kebijakan. Apabila hal seperti ini dijalankan, tentu saja kebijakan yang dihasilkan pemerintah akan mendapat dukungan dari masyarakat. Pemerintah yang memperhatikan pendapat umum akan dapat menjalankan program pembangunan dengan sukses.

*Disampaikan di Penataran Kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Hotel Dharma Deli, 18 Mei 2005